tugas kkpi

penulis : Drs. Mugiyarto


penyusun : prof. Rubijanto Misman
Ahmad tohari
halaman : 158 halaman











BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasca tumbangnya rejim Orde Baru tahun 1998 ternyata tidak diikuti
secara otomatis iklim yang kondusif bagi perjalanan bangsa dan negara.
Pada saat itu, resistensi masyarakat terhadap pemerintahan masih cukup
tinggi sebagai akibat dari euforia reformasi atas keberhasilannya
menumbangkan Orde Baru, yang dianggap otoriter dan represif oleh
sebagian besar kalangan masyarakat. Bentuk euforia yang nyata di tengah
masyarakat yaitu adanya sikap antipati terhadap hal-hal yang berbau Orde
Baru.
B. Paradigma Desentralisasi
Semenjak berlakunya UU no. 22 tahun 1999 tentang otonomi
daerah, terutama yang mengatur hubungan kepala daerah dengan DPRD,
semakin jelas bahwa diantara keduanya memiliki posisi yang sejajar dalam
koridor tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam undang-undang
tersebut, juga diatur mengenai pelaporan pertanggungjawaban kepala
daerah yang diberikan kepada DPRD. Pemberian laporan
pertanggungjawaban kepada DPRD dapat dimaknai bahwa telah
dihidupkannya kedaulatan rakyat di daerah. Dengan demikian seorang
kepala daerah tidak lagi terlalu berorientasi keatas dalam melaksanakan
program-program pembangunannya, akan tetapi lebih memperhatikan
DPRD sebagai sebuah lembaga dimana rakyat telah menyerahkan
aspirasinya kepada mereka
C. Menjawab Keraguan Otonomi Daerah
Tidak dipungkiri bahwa pada saat awal Undang-Undang tentang
Otonomi Daerah diluncurkan, banyak pihak yang ragu terhadap
kemampuan daerah untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam
melaksanakan pembangunan di daerah. Keraguan tersebut bermula
didasarkan atas argumentasi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki
cukup pengalaman melakukan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki
daerah itu sendiri. Keraguan itu tentu bukannya tanpa alasan.
BAB II
SEKILAS PILKADA 2000
A. Membangun Daerah Sebagai Motivasi
Pada waktu kran demokrasi di buka lebar-lebar, tampaklah bahwa
sebenarnya banyak putra-putra daerah yang dipandang potensial dan
mampu mengikuti proses-proses politik untuk memperebutkan jabatan
kepala daerah. Hal itu sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya
dimana keikutsertaan putra daerah hanya di jadikan sebagai sparing
partner saja, karena hasil pemilihan kepala daerah yang telah di lakukan
oleh DPRD masih harus dikomunikasikan dengan Mendagri ataupun
Presiden. Pada saat itu, bukan sesuatu yang baru dan mengagetkan ketika
hasil dari proses politik yang telah dilakukan secara demokratis di tingkat
daerah, kemudian karena alasan tertentu hasilnya dianulir dan
dimunculkan calon yang di kehendaki oleh mendagri atau presiden, karena
sebenarnya pihak tersebut telah memiliki calon sedari awal. Disinilah
konflik-konflik sebagai pengingkaran demokrasi sering kali mun
B. Dialog Putra Potensial Purbalingga
Hanya berselang 9 bulan setelah pemilu legislatif yang
diselenggarakan tanggal 7 Juni 1999, pada tanggal 6 Maret 2000,
Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah yang
dilakukan oleh anggota DPRD. Sederet nama pada saat itu muncul
sebagai kandidat bupati seperti misalnya; Triyono Budi Sasongko, Heru
Sudjatmoko, Imam Subchi, dan Djasri.
Untuk memperkenalkan dan memberi referensi siapa yang paling
tepat memimpin Purbalingga maka di adakan dialog putra potensial
Purbalingga. Dialog tersebut di samping tujuan utamanya adalah
memperkenalkan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, anggota dewan
dan berbagai unsur lainnya, juga dimaksudkan untuk mengurai Visi dan
Misi para kandidat bupati Purbalingga. Acara tersebut menjadi sangat
penting mengingat untuk Jawa Tengah bagian Barat, pilkada Purbalingga
merupakan putaran awal semenjak era reformasi.
C. Bursa Balon Bupati Pilkada 2000
Pasca dialog putra potensial Purbalingga tanggal 19 September
1999 di Gedung Korpri Purbalingga, situasi politik berkembang sangat
dinamis. Opini pasca dialog tersebut mulai mengerucut kepada satu nama
yaitu Triyono Budi Sasongko. Namun demikian seiring dengan perjalanan
waktu, perkembangan politik berubah-ubah setiap saat, termasuk
munculnya beberapa nama yang semula tidak mengemuka, diantaranya
yaitu Djasri. Perkembangan peta politik yang dinamis ini dapat dipahami
mengingat nuansa ketika itu sangat memungkinkan memberi peluang bagi
siapa saja untuk ikut berkompetisi memperebutkan posisi bupati. Ketika itu,
tarik ulur pihak-pihak yang berpengaruh pun terlibat sangat menentukan
kemana arah partai politik mendukung seseorang, betapapun yang
memiliki hak memilih adalah anggota dewan.
Akhirnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,
tampilah masing-masing pasangan yang diusung oleh fraksi-fraksi yang
ada di DPRD Purbalingga, yakni;
1. Triyono Budi Sasongko berpasangan dengan Soetarto Rahmat.
Pasangan ini di usung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
yang memiliki 18 kursi di legislatif dan partai Golkar dengan 6 kursi.
2. Heru Sudjatmoko berpasangan dengan Pujianto
Diusung oleh Fraksi TNI / Polri dengan 5 kursi
3. Imam Subchi berpasangan dengan A. Ridwan Arifin.
Diusung oleh P3 (4 kursi), PAN (4 kursi), PKS (1 kursi) dan PBB (1
kursi)
4. Djasri berpasangan dengan Tri Daya Kartika.
Diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan 6 kursi.
D. Pelaksanaan Pilkada 2000
Pada tanggal 6 Maret 2000, seluruh masyarakat Purbalingga
termasuk didalamnya media massa dan para petinggi partai politik, tokoh
agama dan tokoh masyarakat, berkonsentrasi mencermati perkembangan
politik yang sedang berlangsung di gedung DPRD Purbalingga.
Dari sejumlah 45 anggota dewan yang terdiri dari PDIP 18 orang,
Golkar 6 orang, PKB 6 orang, TNI/Polri 5 orang, PAN 4 orang, PPP 4
orang, PKS 1 orang dan PBB 1 orang, Yang kemudian tergabung dalam
fraksi-fraksi
E. Kedewasaan Politisi dan Masyarakat Purbalingga
Pilkada Purbalingga tahun 2000 yang di menangkan oleh pasangan
Triyono Budi Sasongko dan Soetarto Rahmat, dinilai oleh banyak kalangan
sebagai cermin penyelenggaraan pilkada yang demokratis, karena baik di
dalam proses maupun setelah pelaksanaannya tidak ada konflik-konflik
yang berarti, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Purbalingga.
Hal itu berarti menunjukkan kedewasaan para politisi dan masyarakat
Purbalingga.
F. Sekilas Sejarah Pemegang Kekuasaan di Purbalingga
1. Kyai Tepusrumput
2. Adipati Onje II
3. Kyai Arsantaka
BAB III
LANGKAH AWAL MEMIMPIN PURBALINGGA
A. Dimensi Kepemimpinan
Sesuai dengan perkembangan yang ada, serta mempertimbangkan
kelemahan hasil pendekatan studi psikologis dan sosiologis pada awal
tahun lima puluhan, studi kepemimpinan menurut teori sifat mulai ditolak
dan ditinggalkan. Para ahli atau para peneliti tentang kepemimpinan mulai
bergeser pada analisa perilaku aktual, yang kemudian dikenal dengan
nama pendekatan perilaku. Sebab perilaku atau apapun yang dilakukan
oleh seorang pemimpin lebih dekat hubungannya dengan proses
kepemimpinan.
1. Konsiderasi
2. Struktur Inisiasi
B. Membangun Komitmen Kepemimpinan
Demi terwujudnya nilai-nilai hakiki dari pembaharuan dalam
organisasi memerlukan adanya komitmen dari seorang pemimpin yang
senantiasa memiliki tingkat kepekaan tinggi untuk menciptakan
pembaharuan dalam segala aspek kehidupan organisasinya. Pemimpin
bukan hanya dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu secara efektif,
dengan standar baku yang statis, akan tetapi yang lebih utama adalah
bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi tantangan masa depan
yang berpengaruh terhadap organisasinya.
Sasongko, maka kita juga akan mencermati terlebih dahulu beberapa
langkah awal kepemimpinannya di dalam mengembangkan hubungan
internal maupun eksternal organisasi di pemerintahan Kabupaten
Purbalingga. Langkah-langkah tersebut antara lain:
1. Tak Merasa Asing Didalam Birokrasi.
2. Menyatukan Visi dan Misi
3. Menetapkan Indikator Pembangunan
4. Melaksanakan Kegiatan Rutin Internal
5. Kegiatan Rutin Eksternal
BAB IV
KEPEMIMPINAN BUPATI DI MATA RAKYAT
A. Sekilas Profil Triyono Budi Sasongko
Triyono Budi Sasongko lahir tanggal 4 Juni 1956 dari keluarga
pedagang yang cukup sukses. Kesuksesan itulah yang menjadikan
keluarga Triyono Budi Sasongko masuk dalam kategori klas priyayi, yaitu
sebuah klas di Jawa yang dianggap memiliki status sosial di atas
masyarakat kebanyakan.
B. Mencermati Kepemimpinan Triyono Budi Sasongko
Merujuk dari deskripsi tersebut maka kepemimpinan mengandung
beberapa hal yang membantu seorang pemimpin mewujudkan apa yang
diinginkannya sesuai dengan tujuan organisasi, yaitu :
1. Pemberdayaan ( empower)
2. Intuisi (intuition)
3. Pemahaman diri ( Self Understanding )
4. Pandangan (vision)
5. Nilai keselarasan ( congruency value)
BAB V
KEPEMIMPINAN UNTUK PEMBERDAYAAN
A. Membangun Kemandirian
Dengan runtuhnya Pemerintahan Orde baru tahun 1998, banyak
orang perpendapat bahwa runtuh pula sendi-sendi kehidupan berbangsa
dan bernegara. Isu yang kemudian berkembang adalah bagaimana
mengembangkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam konteks
good governance.
Dalam konsepsi good governance, tentang stake holder setidaknya
di bagi menjadi 3 peran utama yang saling berinteraksi dan menjalankan
fungsinya masing-masing, yaitu:
1. State ( negara atau pemerintah)
2. Private sector (sektor swasta dan dunia usaha)
3. Society ( masyarakat )
B. Konsepsi Kemandirian Pembangunan Purbalingga
Menurut perdebatan normatif, kemandirian mempunyai pengertian
yang berbeda, sesuai dengan konteksnya masing-masing.
Pertama : kemandirian adalah ’keadaan natural’ yang dihipotetiskan
mendahului ketergantungan. Hal ini berarti bahwa sebuah
komunitas memiliki kemandirian sebelum terikat dengan
dunia kerja tertentu atau setelah mereka terlibat dalam suatu
pekerjaan kemudian mereka menjadi tergantung karena
kelangsungan hidupnya.
Kedua : kemandirian adalah merupakan situasi yang dapat
dipaksakan terhadap komunitas tertentu ketika sumber daya
yang diandalkan untuk pertukaran eksternal telah habis.
Ketiga : kemandirian dapat pula diartikan sebagai cara hidup yang
merupakan sebuah pelarian komunitas tertentu ketika
keadaan tergantung sudah tidak tertahankan lagi.
Keempat : kemandirian berarti sebuah strategi pembangunan yang
dijalankan untuk memajukan pembangunan jenis tertentu.
C. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin
Seperti kita ketahui bahwa masyarakat miskin adalah mereka yang
hidup dalam lingkungan ekonomi yang dianggap khusus. Lingkungan
ekonomi khusus ditandai oleh 2 karakteristik utama, yakni:
1. Skala ekonomi yang berkembang di antara mereka adalah skala
ekonomi mikro. Mereka mendapatkan penghasilan, melakukan
transaksi dan melakukan investasi dalam skala mikro.
2. Kehidupan ekonomi mereka sangat di warnai tingginya resiko dan
ketidakamanan sebagai akibat dari jenis aktivitas ekonomi mereka yang
bersifat informal, subsisten dan marginal.
BAB VI
RELEVANSI TEORI PEMBANGUNAN
A. Pandangan Prof. Sen Tentang Pembangunan
Selama ini, masyarakat memang lebih terkesan dengan dengan
keberhasilan pembangunan yang hanya menitik beratkan pada
keberhasilan melalui indikator-indikator pertumbuhan Produk Domestik
Brutto (PDB), peningkatan pendapatan perkapita, industrialisasi dan
kemajuan tekhnologi atau modernisasi sosial. Dalam pandangan ekonomi
konvensional, indikator-indikator tersebut dapat digunakan sebagai upaya
melihat kemajuan suatu negara.
B. Relevansinya dengan Purbalingga
Walaupun kebebasan politik bukan satu-satunya kebebasan
instrumental, akan tetapi kebebasan politik merupakan unsur yang penting
dalam seluruh kebebasan yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk
menempuh kehidupan sebagaimana yang dikehendaki.
Beberapa instrumen penting yang selayaknya dimiliki oleh
masyarakat adalah:
1. Jaminan perlindungan
2. Peluang sosial
3. Fasilitas ekonomi
4. Jaminan transparansi
C. Program Kebebasan Substantif Pembangunan
1. Instrumen dan Program Jaminan Perlindungan masyarakat
2. Instrumen dan Program Peluang Sosial
3. Instrumen dan Program Fasilitas Ekonomi
4. Instrumen dan Program Jaminan Transparansi
BAB VII
IMPLEMENTASI MANUVER PEMBANGUNAN
A. Latar Belakang
Tak pernah diduga sebelumnya, ketika tiba-tiba bangsa Indonesia
mengalami krisis ekonomi yang sangat tajam. Kekagetan ini sangat wajar,
sebab krisis tersebut justru terjadi setelah Bank Dunia menyampaikan
laporan ekonomi tentang Indonesia pada bulan Mei 1997. Ketika itu Bank
dunia masih meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan
terus berlangsung mantap dengan rata-rata 7,8 %, setidaknya sampai akhir
tahun 1997.
B. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut diatas, yang
dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Purbalingga, meminjam tabel
prioritas yang di kemukakan oleh KIKIS adalah melakukan prioritas
penguatan ekonomi kerakyatan
pemerintah kabupaten Purbalingga dalam membangkitkan
Jejak – jejak Pembangunan Purbalingga 87
ekonomi masyarakat dari keterpurukan akibat krisis ekonomi adalah
dengan cara sebagai berikut :
1. Membangun Alun-alun Bundar
2. Melakukan Penataan Pedagang Kecil
3. Merenovasi Masjid Agung
4. Mendirikan Lembaga Keuangan Syariah
5. Mempercantik Pesona Wisata Purbalingga
C. Dampak Pembangunan Fasilitas Ekonomi
Berdasarkan data yang tertuang dalam Buku I mengenai Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Purbalingga
tercatat bahwa pada tahun 1999 angka pertumbuhan ekonomi sebesar
1,10 % naik di tahun 2000 menjadi 2,79 %. Selanjutnya untuk pendapatan
perkapita masyarakat juga mengalami kecenderungan naik dari Rp.
1.662.579 di tahun 2000, meningkat terus hingga mencapai angka Rp.
2.284.873 di tahun 2004.
BAB VIII
MENGENAL STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
A. Latar Belakang
Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997,
dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kota-kota besar,
akan tetapi juga sangat dirasakan oleh masyarakat kecil di daerah. Krisis
ekonomi yang begitu dahsyat telah menimbulkan angka kemiskinan
menjadi meningkat. Berbagai upaya untuk membalikkan keadaan ternyata
tidaklah sesederhana yang di bayangkan. Beberapa pengalaman mencatat
bahwa pertumbuhan ekonomi, betapapun merupakan upaya paling
rasional untuk mengembalikan kemampuan masyarakat, akan tetapi perlu
diketahui bahwa pertumbuhan yang besar bukan jaminan untuk
meminimalkan kemiskinan, akan tetapi justru pertumbuhan yang baiklah,
yang dapat menentukan seberapa besar kesejahteraan meningkat.
B. Memahami Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dalam konteks Purabalingga, dampak krisis ekonomi tahun 1997
juga telah mengguncangkan perekonomian masyarakat secara umum. Hal
ini dapat di lihat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dimana pada
tahun 1996 laju pertumbuhan ekonominya 7,02 %, kemudian menurun
drastis di tahun 1997 menjadi 2,20 %. Bahkan penurunnya tidak hanya
berhenti pada angka 2,20 % saja akan tetapi lebih parah lagi yaitu
mencapai minus 8,27 % di tahun 1998.
BAB IX
FOKUS BIDANG GARAPAN PEMBANGUNAN
A. Letak Geografis Purbalingga
Secara geografis, kabupaten Purbalingga dapat dikenali sebagai
berikut :
Letak : 109011’ – 109035’ Bujur Timur dan 7010’ – 7029’ Lintang
Selatan.
Batas Administrasi :
1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pemalang
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Banjarnegara
3. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Banyumas
4. sebelah selatan berbatasan dengan Banjarnegara dan Banyumas.
B. Sosial Budaya
Dalam pembagian regionalisasi kehidupan sosial dan budaya di
Jawa Tengah, Purbalingga termasuk wilayah budaya Banyumasan. Ciri
yang menonjol terlihat dalam penggunaan aksentuasi bahasa dan
dialektika khusus yang bernada berat, ngapak-ngapak, lugas dan
blakasuta. Ciri-ciri tersebut menggambarkan perilaku masyarakat
Purbalingga yang suka berterus terang, tidak berbelit-belit, memiliki
toleransi yang tinggi dan suka bergotong royong.
Secara umum, disamping adanya sikap sosial dan budaya seperti
itu, di tambah dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang bersifat agraris
maka motivasi untuk berprestasi relatif rendah. Oleh karena itu maka di
perlukan kepemimpinan Purbalingga yang aktif, kreatif, inovatif dan mampu
membangkitkan rasa percaya diri bagi masyarakatnya untuk berkembang.
Dengan demikian Visi Purbalingga yaitu ”Purbalingga mandiri dan berdaya
saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlakul karimah” sangat
tepat dengan harapan dapat memotivasi warganya untuk memiliki prestasi
yang mendukung daya saing sehingga tidak ketinggalan dengan
masyarakat yang lain.
C. Politik
Stabilitas politik di Purbalingga dapat di katakan relatif baik. Hal ini
disebabkan karena komunikasi di antara stake holder pambangunan
berjalan sangat baik. Demikian pula komunikasi antara pemerintah daerah
dengan lembaga legislatif ataupun lembaga politik juga berjalan sangat
produktif sehingga memperlancar proses pengambilan keputusan ataupun
kebijakan yang diambil terkait dengan pembangunan yang di gulirkan.
Banyaknya partai politik yang ada di Purbalingga justru
memperbanyak saluran komunikasi dan saluran aspirasi masyarakat yang
dapat menjembatani kepentingan pemerintah kabupaten Purbalingga
dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.
D. Memotret Fokus Kebijakan Bidang-bidang Garapan Pembangunan
BAB X
JEJAK-JEJAK PRESTASI PEMBANGUNAN
A. Pendahuluan
Dalam bab ini akan saya uraikan mengenai capaian pembangunan
yang telah berhasil di raih oleh pemerintah kabupaten Purbalingga di
bawah kepemimpinan Drs. Triyono Budi Sasongko, Msi. Pengungkapan
keberhasilan ini dianggap sangat penting karena kelak akan menjadi
sejarah yang menorehkan tinta emas bagi kebangkitan Purbalingga pasca
krisis ekonomi.
B. Jejak-jejak Prestasi Pembangunan
Selama kepemimpinan Triyono Budi Santoso tercatat keberhasilan
sebagai berikut:
1. Peringkat indeks pembangunan dan Pemberdayaan jender tingkat
Propinsi Jawa Tengah th. 2002
2. Juara / Penghargaan Prestasi yang di Terima oleh Drs.
TriyonoBudi Sasongko, Msi, Selaku Bupati Purbalingga
3. Prestasi Pembangunan dalam bidang fisik/monumen
4. Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan
5. Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan
6. Keberhasilan Bidang Ekonomi
7. Keberhasilan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah
8. Pembangunan Prasana Jalan
BAB XI
PILKADA LANGSUNG 2005
A. Pendahuluan
Sejak era reformasi bergulir, bangsa Indonesia semangat untuk
mencari format baru yang lebih ideal bagi kehidupan demokrasinya. Hal ini
tercermin dari penyelenggaraan pemilu 2004 untuk memilih presiden
secara langsung. Format tersebut berbeda dari sebelumnya dimana
pemilihan presiden di lakukan oleh MPR.
B. Tahap-Tahap Pilkada Langsung Kabupaten Purbalingga
1. Tahap Persiapan
a. DPRD
b. Pemerintah Daerah
c. KPUD
d. Panitia Pengawas
e. Partai Politik
f. Masyarakat
2. Tahap Pelaksanaan
C. Strategi Pemenangan Pilkada Yang di Lakukan Oleh Triyono Budi
Sasongko Dalam Perspektif Sun Tzu
Pilkada langsung Purbalingga yang di menangkan oleh pasangan
Drs. Triyono Budi Sasongko, Msi dan Drs. Heru Sudjatmoko, Msi. Tidak
terlepas dari keberhasilan pembangunan yang telah di capai pada masa
kepemimpinan Triyono Budi Sasongko periode 2000-2005 dan kedekatan
masyarakat dengan Triyono Budi Sasongko selama menjabat bupati. Di
samping itu, yang dianggap sangat menarik dan memberikan andil terbesar
dalam kemenangannya adalah komitmen Triyono Budi Sasongko terhadap
upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sehingga Triyono
menjadi satu-satunya bupati sepanjang sejarah Purbalingga yang dinilai
sangat peduli terhadap nasib orang-orang miskin.
1. Teknik atau strategi Menjual dalam diam
2. Menempatkan respon masyarakat sebagai modal
3. Melempar sinyal pada saat yang tepat
4. Merubah formasi pasangan
5. Membangun Jaringan Pemenangan Pilkada langsung
BAB XII
SATU TEKAD MEMBANGUN PURBALINGGA
A. Pendahuluan
Sejak di tandatanganinya perjanjian perdagangan bebas pada
bulan April 1994 di Makaresh, Maroko, tentang Perdagangan dan Bea atau
biasa di sebut dengan GATT (General Agreement on Tarif and Trade),
secara resmi dunia memasuki era globalisasi. GATT sendiri sebenarnya
merupakan kumpulan dari aturan internasional yang mengatur aktifitas
perdagangan antar negara. Di samping itu, GATT juga merupakan forum
negosiasi perdagangan antar pemerintah. Tercatat selain dari fungsi
tersebut diatas, GATT juga berfungsi sebagai lembaga peradilan yang
menangani perselisihan perdagangan antar pemerintah.
B. Memahami Anatomi Kemiskinan
Tentang kemiskinan, banyak pihak yang mengartikan sebagaii
suatu keadaan serba kekurangan. Bagi orang miskin sendiri, kemiskinan
diartikan sebagai sesuai dengan apa yang dialaminya, yaitu ”suatu
keadaan ketika seseorang kehilangan harga diri, terbentur pada
ketergantungan, terpaksa menerima perlakukan kasar dan hinaan, serta
tak dipedulikan ketika sedang mencari pertolongan”.
C. Memahami Cara Masyarakat Miskin Memenuhi Kebutuhannya
Ada beberapa upaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat miskin
dalam memenuhi kebutuhannya.
Pertama : mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjual
asset yang dimiliki atau baru akan dimiliki. Asset yang dimiliki
dapat berupa barang-barang rumah tangga, perhiasan,
pakaian, binatang piaraan seperti ayam, bebek dll. Sedang
asset yang belum dimiliki biasanya berupa hasil-hasil
pertanian berupa padi, palawija, binatang ternak dll. dengan
sistem yang biasa di kenal dengan sebutan ”ijon”. Penjualan
asset tersebut pada dasarnya sangat merugikan orang-orang
miskin, karena dapat mengurangi daya tahan dan kemampuan
ekonominya, mengingat transaksi-transaksi seperti itu biasanya
berjalan tidak fair dan cenderung merugikan orang-orang
miskin.
Kedua : Mereka biasanya akan menggadaikan barang yang dimilikinya
ketika terjadi adanya kebutuhan yang bersifat mendesak
dengan harapan pada suatu ketia ia akan dapat menebusnya
kembali.
Ketiga : Mereka biasanya mengelola pendapatannya yang bernominal
kecil dan biasanya tidak kontinue, kemudian mncoba
memperbesarnya dengan cara meminjam ke koperasi ataun
lembaga keuangan tertentu. Karena terdesak keadaan
biasanya mereka tak memperdulikan bunga yang di
tangungnya.
D. Pandangan Triyono Budi Sasongko Terhadap Kemiskinan
Sebagai seorang Bupati yang memiliki komitmen untuk
menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan, Triyono Budi Sasongko
memberikan solusi nyata melalui keberpihakan APBD terhadap programprogran
yang di arahkan untuk menanggulangi dan mengentaskan
kemiskinan, misalnya; alokasi anggaran yang selalu meningkat dari tahun
ke tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang
pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni melalui PSPR Gakin,
perkuatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program subsidi
bunga.
E. Program Stimulan Teraphy Kemiskinan
Seperti yang di jelaskan diatas bahwa untuk menanggulangi dan
mengentaskan kemiskinan perlu adanya kombinasi langkah-langkah, baik
terapi mental maupun implementasi program
1. Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin (PSPR
Gakin)
2. Padat Karya Pangan (PKP)
3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
BAB XIV
PENUTUP
Jejak – jejak Pembangunan Purbalingga 150
BAB XIV
PENUTUP
Sebagaimana kita tahu bahwa pembangunan merupakan proses
menuju perbaikan yang di lakukan dalam periode panjang. Dalam
perkembangannya, upaya-upaya melakukan pembangunan sangat
dipengaruhi oleh mentalitas dan potensi yang dimiliki masyarakat termasuk di
dalamnya kemampuan untuk berpartisipasi, ketercukupan anggaran; adanya
implementasi kebijakan yang berpihak ke arah itu, baik di tingkat makro
maupun di tingkat di bawahnya; dan adanya political will dari pemerintah,
termasuk di dalamnya berkaitan dengan kepemimpinan.
Dalam perjalanannya, pembangunan juga sangat di pengaruhi oleh
faktor-faktor sosial dan politik yang melingkupinya, seperti adanya aturan dan
prosedur yang jelas, yang dapat dipatuhi oleh masyarakat dan si pembuat
aturan itu sendiri. Kemudian pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh
adanya stabilitas keamanan yang mampu menjamin keberlangsungan
pembangunan.
Tanpa didukung adanya hal demikian, pembangunan tidak akan
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, atau dalam bahasa ekstremnya
pembangunan hanya menyentuh perbaikan di tingkat permukaan, dan belum
sampai memberikan nilai tambah bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya berkaitan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, dimana inti persoalan keberhasilan pembangunan adalah
adanya kemampuan dalam hal mengelola, kreatif dan inovatif dari para
penyelenggara pembangunan, baik eksekutif, legislatif maupun stake holder
pembangunan, maka tekad untuk membangun kebersamaan dan kemandirian
menjadi hal yang sangat krusial bagi upaya-upaya mewujudkan masyarakat
sejahtera dan berakhlak mulia seperti yang di harapkan.
Dalam prakteknya, kebersamaan dan kemandirian ini sudah
dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa political
will dari pemerintah untuk membenahi kondisi pasca krisis telah menemukan
arah yang tepat sehingga keberhasilan itu dapat dirasakan oleh masyarakat.
Hal demikian telah memberikan motivasi kepada masyarakat dan
pemerintah kabupaten Purbalingga itu sendiri, untuk berpartisipasi dan
melakukan inovasi-inovasi penting yang mendukung peningkatan hasil-hasil
Jejak – jejak Pembangunan Purbalingga 151
pembangunan dengan melakukan perubahan-perubahan yang dinamis, wajar
dan diminati serta di nikmati hasil-hasilnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mendukung hal itu maka sangat penting mengetahui persoalanpersoalan
pembangunan dan cara mengatasinya, dimulai dari pemahaman
atas fakta sejarah, budaya, kondisi sosial, langkah-langkah kebijakan, capaian
keberhasilan pembangunan, fenomena politik dan pemikiran-pemikiran
tentang pembangunan itu sendiri.
Untuk kepentingan itulah buku ini ditulis.
”Catatan untuk Optimalisasi Kepemimpinan
Pembangunan”
Ketika memeriksa kesalahan seseorang, jangan hanya
melihat kesalahan apa yang telah di perbuatnya, tetapi
berpikirlah tentang maksud utamanya. Ketika mengikuti
contoh baik seseorang, lihatlah hanya pada kebaikan apa
yang di perbuatnya, tetapi jangan mempertanyakan
motivasinya. ( Vegetable Roots).
Sebagaimana lazimnya, betapapun baiknya sebuah kepemimpinan
pasti ada sisi-sisi kekurangannya. Untuk itu menjadi tugas semua pihak untuk
dapat memberikan masukan, saran ataupun kritik agar kepemimpinan yang di
kembangkan oleh seseorang memiliki standar baku yang dapat di pahami oleh
semua pihak. Begitupun dengan kepemimpinan yang di kembangkan oleh
Triyono Budi Sasongko, selaku bupati Purbalingga. Terdorong oleh semangat
yang tinggi untuk mempercepat keberhasilan pembangunan Purbalingga
maka ada beberapa hal yang barangkali dapat di jadikan sebagai
pertimbangan untuk mengoptimalkan sebuah model kepemimpinan, yaitu :
1. Demi menjaga kebugaran fisik Bupati secara pribadi, sekaligus
sebagai upaya kederisasi kepemimpinan di kabupaten
Purbalingga, hendaknya ada pembagian peran yang proporsional
kepada para pembantunya di jajaran pemerintahan kabupaten
Purbalingga. Dengan demikian ketika periodisasi kepemimpinan
sesuai yang di amanatkan oleh undang-undang harus berakhir,
masyarakat akan percaya diri untuk tetap melanjutkan
pembangunan.
Tentang hal ini banyak teori-teori kepemimpinan yang
menyebutkan bahwa semakin kuat sebuah kepemimpinan, maka
akan semakin kuat pula ketergantungan masyarakat terhadap
pemimpinnya itu. Selanjutnya tentang efektifitas pembagian
peran, ada salah satu filosofi yang menarik dari Vegetable Roots,
yaitu:
“ Secara bertahap, tingkatkanlah apa yang kamu berikan
kepada orang lain, dan mereka akan selalu
berterimakasih. Tetapi jika kamu secara bertahap
mengurangi apa yang kamu berikan kepada mereka,
Jejak – jejak Pembangunan Purbalingga 152
mereka akan cenderung melupakan kebaikanmu. Secara
bertahap kendorkan disiplin dan peraturan yang kamu
tetapkan kepada orang lain, dan mereka akan merasa
lebih nyaman dan puas. Tetapi jika kamu secara bertahap
mengetatkan didiplin dan peraturan kepada orang lain,
mereka akan melawan.”
2. Demi efisiensi program, hendaknya ada upaya untuk melakukan
evaluasi yang cermat terhadap program-program yang menyita
anggaran sangat besar, akan tetapi hasil yang di peroleh belum
signifikan. Terutama untuk menghadapi era global yang selalu di
kumandangkan sebagai tantangan sekaligus peluang maka
ketercukupan fasilitas kantor atau fasilitas umum lainnya
hendaknya dicukupi. Misalnya untuk internet ataupun fasilitas
bertekhnologi tinggi lainnya, yang sementara ini masih dianggap
sebagai produk di luar jangkauan daya beli masyarakat
berpenghasilan tetap, akan tetapi jumlah angkanya masih sangat
terbatas, seperti PNS.
3. Untuk menggapai visi kemandirian yang berdaya saing tinggi,
hendaknya mulai di alokasikan anggaran untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia dengan memperbanyak diklat-diklat
bagi jajaran birokrasinya. Atau dapat pula di lakukan
pengalokasian anggaran yang cukup bagi jajaran birokrasinya
yang ingin melanjutkan S2 atau S3. Sebab hanya berharap dari
visi tanpa ada implementasi anggaran yang cukup untuk
meningkatkan daya saing SDM maka kharisma visi itu sendiri
kurang memiliki aura yang signifikan.
4. Terkait dengan relevansi pendidikan, hendaknya ada upaya untuk
lebih mendekatkan kepada program-program life skill yang
berorientasi pasar, sehingga akan memberikan bekal yang nyata
bagi upaya menciptakan kemandirian, terutama bagi anak-anak
putus sekolah. Harapannya disamping mereka terlepas dari
ketergantungan ketersediaan lapangan kerja yang diciptakan
pemerintah ataupun swasta, mereka juga dapat diandalkan untuk
menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya masingmasing.
Tentang hal ini, kita sepakat bahwa pemerintah kabupaten
Purbalingga bersama-sama dengan Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sedang menjajagi kemungkinan berdirinya Balai
Latihan Kerja yang eksklusif sekaligus representatif. Kini memang
saatnya memberikan rasa bangga terhadap anak-anak putus
sekolah untuk dapat menggali ketrampilan dengan tempat yang
eksklusif, representatif dan elitis sehingga mereka akan betah dan
bangga belajar ketrampilan di tempat tersebut.
5. Terkait dengan pengembangan kota, hendaknya ada rencana tata
ruang yang dapat di akses oleh masyarakat yang
Jejak – jejak Pembangunan Purbalingga 153
membutuhkannya. Sebagai contoh, misalnya ada peta, denah,
maket atau apapun namanya tentang arah perkembangan kota
untuk beberapa tahun kedepan, yang terpampang ditempattempat
tertentu. Hal ini untuk mempermudah para pelaku bisnis
atau pihak-pihak tertentu untuk mengembangkan usahanya di
tempat yang baru, yang biasanya selalu mengikuti kemana arah
perkembangan kota.
6. Terkait dengan komitmen yang sering di bangun oleh bupati,
hendaknya dalam setiap pertemuan, terutama dengan tokoh-tokoh
masyarakat, ada pihak-pihak dari jajaran birokrasi yang
mendampinginya dan mencatat setiap komitmen yang
disampaikan bupati, sehingga ada pihak-pihak yang dapat
membantu menjembatani ketika komitmen tersebut, karena
padatnya aktifitas bupati, tercecer dari program yang telah di
sepakatinya.
7. Untuk mempertajam peningkatan kualitas layanan JPKM, kedepan
barangkali perlu ada fasilitas yang di miliki oleh pengelola JPKM
untuk memberikan pelayanan kepada anggota JPKM yang akan
berobat (mondok). Terutama fasillitas mobil (seperti ambulan)
yang setiap saat dapat dihubungi untuk mengantar anggota JPKM
ke Rumah Sakit dengan sewa yang tentunya sudah di subsidi.
Sebab pengalaman membuktikan bahwa kesulitan orang sakit
yang paling mendesak ternyata juga pada saat mereka harus
mengantar ke rumah sakit, sementara mereka tidak memiliki
mobil, kalaupun tetangga atau rentalan mobil juga ada akan tetapi
belum tentu pada saat bersamaan mereka memiliki cukup uang
untuk menyewanya. Apalagi pada waktu malam hari.
Disamping untuk kepentingan hal itu, para anggota JPKM pun
akan merasa bahwa dana yang di setor memang betul-betul
bermanfaat bagi orang lain. Mobil yang dimiliki untuk peningkatan
kualitas pelayanan juga dapat di gunakan untuk membuktikan atau
syiar keberadaan JPKM bagi masyarakat luas.
8. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebaiknya
disamping ada upaya untuk melakukan diversifikasi obyek
pungutan, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar
Badan Usaha Milik Daerah di kelola secara baik, efektif dan efisien
sehingga dapat di harapkan memberikan tambahan pemasukan
PAD. Langkah ini dapat diawali dengan memberikan peran kepada
BUMD untuk menangani program-program yang dibiayai oleh
APBD khususnya. Disamping itu, BUMD yang ada harus di satu
pandangkan dalam penanganan program-program tersebut
sehingga tidak menimbulkan kesan memacu yang lain dan
mengabaikan yang lainnya.
9. Kedepan, barangkali perlu dipertimbangkan adanya upaya
mengembangkan dan melestarikan budaya ataupun kearifan lokal
Jejak – jejak Pembangunan Purbalingga 154
yang berkembang di masyarakat dengan cara menghidupkan
forum yang berkompeten tentang hal tersebut. Untuk
mengkoordinasikan keberadaan forum barangkali dapat
mengefektifkan keberadaan pendopo. Pendopo kabupaten
disamping berfungsi untuk kegiatan-kegiatan seremonial
pemerintahan hendaknya dapat diperluas sebagai simbol
pengembangan dan pelestarian budaya melalui hal tersebut,
dengan pucuk pemerintahan sebagai salah satu pegiatnya. Sebab
tanpa intervensi dari pucuk pimpinan pemerintahan maka upaya
pengembangan dan pelestarian hanya akan berlangsung
musiman. Pendapat ini di kemukakan mengingat potensi budaya
di Purbalingga sangat banyak dan bila tidak ada upaya untuk itu,
kedepan barangkali keberadaanya akan punah. Mengenai
pentingnya budaya di kembangkan dan di lestarikan, ada katakata
bijak:
” hal-hal yang serba formal tanpa di pengaruhi
budaya akan cenderung kaku, sebaliknya budaya
tanpa kontrol dari pihak-pihak yang secara formal
memiliki kompetensi tentang hal itu maka akan
cenderung liar”.
Tentang beberapa catatan tersebut diatas, apabila kita menilik dari
definisi pembangunan, yaitu sebuah proses menuju perbaikan dalam
periode panjang, maka kekurangan-kekurangan atau belum sempatnya
suatu program tergarap dengan optimal adalah hal yang sangat lumrah.
Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk memberi saran, kritik
dan koreksi guna melengkapi bagian-bagian ”kosong” yang belum
tergarap atau belum sempat tergarap, atau bahkan belum masuk dalam
agenda yang akan digarap.
Berkaitan dengan hal itu, adalah merupakan hal positip ketika para
pemikir yang berkompeten di bidang pemerintahan dan pembangunan
merapatkan barisan sebagai pihak yang ikut mengabdikan diri bagi
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, dengan membantu
melengkapi ataupun mengisi bagian-bagian yang kosong tersebut.
Sebagai bahan renungan barangkali cukup berharga filosofi berikut ini:
“Untuk mengembangkan luas tanpa menambah
ketebalannya akan menyebabkan kehancuran.
Untuk menambah tinggi tanpa memperluas fondasi
akan menyebabkan keruntuhan.”
(Huainanzi, abad kedua SM).

di posting seperlunya dari buku "jejak jejak pembangunan purbalingga "